Terkait Dugaan SPK Fiktif di Sukabumi, Ini Kata Kepala Kejari dan Warga

Sukabumi - HA  Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi mejadi sosok pejabat yang mengukir sejarah untuk pertama kalinya dalam penegakan hukum di Kabupaten Sukabumi.

HA bersama DI dan SE diduga kuat terlibat dalam perkara dugaan Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan pada Tahun Anggaran 2016. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi pada 09 Februari 2023 malam.

Baca juga: Bermodalkan Segel 1980, Masliana Gugat Kelompok Tani Mari Bertani ke PN Sampit

HA adalah Pejabat Aktif saat ini, menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial yang ditetapkan sebagai tersangka, ia memiliki karier yang cukup melejit dikalangan pejabat yang ada di Kabupaten Sukabumi, bisa dikatakan, dengan waktu yang relatif singkat mendapatkan jabatan strategis dari Kabid, Sekdis dan Kadis dalam meniti kariernya.

"HA  selaku kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) pada dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi kala itu, merangkap sebagai PPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran (TA) 2016, ” kata Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi, Siju, Kamis 09 Februari 2023 malam.

Baca juga: Ahli dari Universitas Lampung Ungkap Dugaan Mafia Tanah di Lahan 4.650 Hektare Milik PTPN I Regional 7

Saat menyampaikan Keterangan Persnya, Siju. Terlihat didampingi Kasi Intel, Tigor Sirait. Dan Kasi Pidsus, Ratno Timur Habeahan Pasaribu. Siju menjelaskan, dalam pusara kasus SPK fiktif itu, SE menjabat Kepala Seksi Program Dan Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, bahkan dia pun merangkap sebagai PPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, TA 2016. Sedangkan DI menjabat sebagai staf perencanaan.

"Mereka dijerat atas dugaan tindak pidana korupsi terkait SPK Fiktif, menggelontorkan keuangan pada Kantor Cabang Bank Jabar Banten (BJB) Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi, Anggaran Bantuan Provinsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, ” beber Siju.

Baca juga: PTPN I Regional 7 Hadirkan Saksi Ahli dan Saksi Fakta dalam Sidang Sengketa Tanah 4.650 Hektare di Blambangan Umpu

"Kerugian negara akibat perkara SPK fiktif tersebut mencapai 37 milyar rupiah lebih, " jelasnya.

Sementara itu, berbagai apresiasi dari masyarakat muncul mengucapkan selamat atas keberhasilan Kajari Kabupaten Sukabumi dalam membongkar kasus mega korupsi di Sukabumi hingga menjadi tonggak sejarah dalam penegakan hukum, yang mana untuk kali pertamanya di Sukabumi, Kajari menetapkan tersangka kepada pejabat aktif sekelas kepala dinas.

Baca juga: MAKI Ungkap Otak Skandal Korupsi Tambang Timah: RBS Diburu, Pejabat dan Pengusaha Terkenal Terjerat

"Saya sebagai masyarakat Sukabumi mengapresiasi kinerja Kejari Kabupaten Sukabumi yang telah berhasil mengungkap kasus mega korupsi di Sukabumi, karena saya yakin tekanan untuk menetapkan tersangka sampai ke level kepala dinas perlu 'nyali' yang luar biasa besar, dan Kejari Kabupaten Sukabumi berhasil membuktikan 'nyali besar' nya dan tegak lurus  tanpa pandang bulu dalam penanganan Tipikor ini, " ungkap,  Ronal Aktivitas Muda Sukabumi (Amusi) pada Sabtu 11 Februari 2023.

Lanjutnya, sebagai warga sukabumi, ia sangat prihatin terhadap kasus mega korupsi ini, semoga kasus mega korupsi ini menjadi yang terakhir kalinya terjadi di Sukabumi, dan menjadi evaluasi semua pihak terutama penyelenggara Negara yang ada di kabupaten sukabumi yang kita cintai ini.

Baca juga: UU Pemasyarakatan untuk Perkuat Restorative Justice

"Mudah-mudahan, sejarah ini tidak terulang di masa yang akan datang. Mari wujudkan Kabupaten Sukabumi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat jelas merusak dan merugikan masyarakat luas, " pungkasnya.

rd.